Penyelenggara Pilkada di Papua Jangan Menjadi Pemicu Konflik

MERAUKE | Penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah diminta menjaga sikap profesionalisme dan berintegritas dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Penegasan itu di ungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Ilham Saputra kepada jajaran KPU di 11 kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pilkada serentak di Papua.

Ilham menegaskan, penyelenggara di daerah, jangan menjadi pemicu terciptanya konflik di tengah masyarakat. Konflik itu biasa terjadi pada saat pemungutan suara.

“Jangan sampai kemudian putusan-putusan KPU yang menjadi konflik. Ini yang harus di hindari,” ujarnya kepada wartawan di Merauke, Jumat (19/11)

Untuk menghindari terjadinya konflik pada pilkada, Ilham menegaskan, KPU RI terus melakukan penguatan terhadap penyelenggara ditingkat daerah.

” Penting sekali melakukan penguatan terhadap Jajaran KPU di tingkat daerah,” ujarnya.

KPU, kata Ilham, wajib menyiapkan diri untuk bekerja secara profesional dan berintegritas.

Artinya, tidak ada yang boleh intervensi segela putusan, dan tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Atau pun, kemudian konflik itu di sebabkan atau ada niatan yang sengaja di lakukan oleh penyelenggara untuk memenangkan satu pasangan calon. Ini tidak boleh di lakukan oleh penyelenggara.