Swasta Tak Maksimal, Pelni Bakal Tangani Kembali Program Tol Laut ke Timika

Perbesar

TIMIKA | PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni bakal mengelola kembali program Tol Laut ke pelabuhan Pomako Timika, Papua, setelah sempat dikelola pihak swasta pada 2018 lalu.

Kepala Cabang PT. Pelni Timika, Djunaidi Idrus, di Timika, Senin (14/1), mengatakan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu telah mengaudit pelayanan program Tol Laut ke Timika menyusul adanya keluhan dari masyarakat.

“Di 2019 ini, kemungkinan Pelni yang akan mengambil alih Tol Laut. Karena kemarin tim audit dari Jakarta datang mengaudit pelayanan Tol Laut oleh PT. Temas, saya dengar bahwa akan dikembalikan ke Pelni,” kata Djunaidi. 

Djunaidi menerangkan, dapat disimpulkan dalam rapat bersama tim audit bahwa PT. Temas selaku pemenang tender program Tol Laut di 2018 ke Timika, tidak maksimal mengelola kegiatan subsidi angkut yang dicanangkan oleh pemerintah. 

“Tim audit menanyakan kinerja PT. Temas. Dan itu yang hadir kepala cabang PT. Temas. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Temas, itu jawabannya tidak sesuai dengan yang diminta,” ungkap Djunaidi.

Adapun keluhan warga, kata Djunaidi, bahwa pihak swasta yang mengelola program Tol Laut ke Timika tidak hanya mengangkut sembako dan kebutuhan penting lainnya, tetapi juga memuat barang untuk kepentingan bisnis mereka. 

“Saya pernah bertugas di Tanjung Priok, semua program Tol Laut itu dikelola oleh PT. Pelni di sana. Jadi memang, betul-betul pelayanan secara maksimal bagaimana ini mendukung program pemerintah,” katanya.

Program Tol Laut ke wilayah Papua termasuk ke Pelabuhan Paumako Timika mulai Januari 2018 tidak lagi ditangani oleh PT Pelni namun diserahkan kepada pihak swasta melalui proses lelang.

Sebelumnya, semua armada kapal untuk mendukung program Tol Laut ke Papua dioperasikan oleh PT Pelni, termasuk Tol Laut 11 rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Pelabuhan Paumako Timika, Agats Asmat hingga Merauke. 

“Kami juga heran, kenapa bisa swasta yang mengelola tol laut di Timika. Ini dari pusat (yang menentukan) lewat Departemen Perhubungan Laut dan masalah kriteria muatan itu dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan,” katanya. 

Tol Laut dengan mekanisme subsidi angkut, lanjut dia, seharusnya betul-betul bermanfaat kepada masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur yang diketahui tingkat kemahalannya cukup tinggi. 

“Tol laut itu kalau betul-betul lancar, maka disparitas harga di seluruh indonesia akan merata. Tidak ada ketimpangan harga. Suatu daerah pasti akan maju jika tol laut ini berhasil. Barang jadi mahal itu semata-mata karena biaya pengirimannya mahal,” kata dia. 

Djunaidi berharap, ke depan pemerintah perlu melakukan operasi pasar secara menyeluruh untuk memastikan harga sembako dan kebutuhan penting lainnya sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. 

“Jadi tidak harus hanya berhenti sampai di tol laut, perlu ada operasi pasar untuk memastikan ini, jangan sampai ada yang seenaknya naikkan harga, mengambil kesempatan untung besar dari biaya pengiriman murah,” imbuhnya. (rum/SP)